Berita Pilihan

Senin, 02 Des 2024, 15:53:42 WIB - 64 | Ressy Raimonda S.Hum

Painan, Langkisau Fm — Upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Dinas PERKIMTAN LH Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan kasus aset tanah milik pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan dalam program Gaung Pasisie yang disiarkan oleh LPPL Langkisau FM pada Senin (2/12), dengan narasumber Irwansyah, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan LH Kab.Pessel. Irwansyah menjelaskan bahwa kasus pertanahan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kasus berat, sedang, dan ringan. Kasus berat umumnya melibatkan banyak pihak dan memiliki dimensi hukum kompleks, sedangkan kasus ringan cenderung bersifat teknis administratif. "Kami berpedoman pada Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 dalam menangani kasus-kasus tersebut. Fokus utama kami adalah sengketa yang melibatkan aset pemerintah daerah, seperti sekolah, puskesmas, atau fasilitas lainnya," ujar Irwansyah.

Dalam penyelesaian sengketa, Dinas Perkimtan LH Kab.Pessel menjalankan beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD), inventarisasi aset di lapangan, hingga gelar perkara bersama instansi terkait. "Inventarisasi penting untuk memastikan lokasi, luas lahan, dan status sertifikasi tanah. Banyak kasus terjadi karena dokumen kepemilikan yang belum lengkap," jelasnya.

Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kendala sertifikasi lahan di SD Negeri 33 Kota Tarap. "Meski tanah tersebut telah dihibahkan oleh pihak keluarga, proses sertifikasi terhambat oleh keberatan ahli waris yang mengajukan syarat yang tidak relevan, seperti pengangkatan anggota keluarga menjadi PNS," tambahnya . Irwansyah juga menekankan pentingnya mediasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Contohnya, sengketa lahan di belakang SD Negeri 10 Lunang yang berpotensi menjadi sumber pendapatan dari kebun sawit. "Kami mencoba memediasi pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dan wali nagari, untuk mencapai solusi terbaik," katanya.

Namun, ia mengakui bahwa beberapa kasus harus dilanjutkan ke pengadilan jika mediasi tidak membuahkan hasil. "Meski demikian, kami tetap berharap semua pihak mendukung penyelesaian konflik ini demi kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan fasilitas publik," tegasnya.

Kurangnya sumber daya manusia di bidang pertanahan menjadi salah satu kendala utama. "Kami membutuhkan tambahan tenaga dan dukungan anggaran untuk mempercepat penyelesaian kasus. Selain itu, kami berharap OPD terkait lebih proaktif memberikan data dan dokumen pendukung," harapnya. Ia juga mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung pemerintah dalam menjaga aset daerah. "Penyelesaian kasus tanah sangat penting, terutama untuk menunjang pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik," tutup Irwansyah.

Melalui program ini, Dinas Perkimtan LH Kab.Pessel berharap dapat meningkatkan kesadaran semua pihak untuk mendukung penyelesaian konflik pertanahan demi kemajuan Pesisir Selatan.

(Penulis: Ressy Raimonda, S.Hum.)

---

Video Terkait :

---