Berita Pilihan

Rabu, 23 Jul 2025, 15:47:26 WIB - 16 | Ressy Raimonda S.Hum

Painan, LPPL Langkisau Fm - Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mendorong masyarakat untuk memaksimalkan berbagai program strategis dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang telah hadir sejak 2018. Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Bidang Perkebunan, Wardi, S.TP dan staf bidang perkebunan Hanum Norfa, SP dalam talkshow Gaung Pasisie di LPPL Radio Langkisau FM, Senin (14/7).

Program BPDPKS yang sudah berjalan meliputi peremajaan sawit rakyat (PSR), pengadaan sarana-prasarana perkebunan, hingga beasiswa sawit bagi anak petani. Dalam program PSR, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp60 juta per hektar bagi kebun sawit tua yang tidak produktif. “Kita sudah mulai dari tahun 2018, dan hingga kini lebih dari 1.500 hektar sudah diremajakan. Daerah Lunang dan Selaut paling aktif. Namun, sayangnya wilayah utara seperti Sutera dan Lengayang masih minim partisipasi,” ujar Wardi.

Tidak hanya peremajaan, BPDPKS juga menyediakan bantuan pupuk, pestisida, benih, hingga pembangunan pabrik mini pengolahan sawit. Beberapa kegiatan lain yang juga berjalan yakni peningkatan jalan produksi dan penguatan kelembagaan petani sawit melalui koperasi. Wardi menegaskan, program ini tidak bisa didapat secara instan. “Proses pengajuan proposal bisa memakan waktu hingga satu tahun. Karena perlu dokumen legalitas, peta lahan, hingga kelengkapan administratif lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Hanum menambahkan pentingnya peran koperasi dan kelompok tani. "Kunci keberhasilan terletak pada semangat petani dan kesiapan kelembagaan. Kita berharap muncul koperasi-koperasi baru yang aktif mengajukan," katanya.

Di sisi lain, beasiswa sawit untuk anak petani juga menjadi peluang emas. Beasiswa ini ditujukan untuk anak petani atau pekerja kebun sawit usia di bawah 21 tahun. “Tahun lalu ada 7 anak kita yang lolos. Tahun ini kita terus dorong partisipasi lebih luas,” ujar Wardi.

Penting pula untuk mendaftarkan kebun sawit melalui Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB) sebagai bentuk legalitas dan pendataan nasional. “STDB ini bukan untuk pajak, tapi sebagai syarat wajib mengakses bantuan pemerintah,” tambahnya.

Dengan masih terbukanya peluang dan dana hibah dari pemerintah pusat, Dinas Pertanian mengajak masyarakat, khususnya generasi muda dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mengambil bagian dalam upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit.

“Kalau kita serius siapkan SDM, tiga miliar rupiah per kegiatan bisa masuk ke daerah. Ini bisa menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” pungkas Wardi.

---

Video Terkait :

---