Berita Pilihan

Kamis, 04 Jul 2019, 14:57:37 WIB - 254 |

Painan, (04/07) – Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H memberikan himbauan kepada seluruh OPD tentang penyusunan produk hukum daerah dalam surat edaran nomor 180/145/ED/HKM/I/2019. Didalam surat edaran tersebut juga dituangkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah, bahwa produk hukum terdiri dari produk hukum yang berbentuk peraturan diantaranya Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati. Untuk Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan seperti Keputusan Bupati.

Adapun isi surat edaran tersebut adalah para OPD diharapkan agar rancangan Keputusan Bupati diajukan sebelum kegiatan dilaksanakan dan dilakukan harmonisasi terlebih dahulu ke bagian Hukum Sekretariat Daerah. Rancangan Hukum tersebut juga terlebih dahulu dibahas oleh tim internal atau tim teknis perangkat daerah, lalu untuk penyampaian rancangan ke bagian hukum harus disertakan dengan surat pengantar dari perangkat daerah.

Untuk penomoran bentuk produk hukum daerah, hanya dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan untuk masing-masing perangkat daerah yang terkendala terhadap Peraturan Daerah segera melakukan evalusasi atau revisi, dan bagi Perangkat Daerah yang mengajukan rancangan Peraturan Daerah agar segera menyelesaikan Naskah Akademik, Penjelasan, Keterangan, atau Draft rancangan peraturan daerah lainnya.

---